Lintas Pengetahuan

Ahok : "Mau Nolak Saya, Kumpulkan Sejuta Orang" Jakarta, Karir pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tak ditentukan berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA).

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karir seorang PNS ditentukan kinerja, kemampuan, latar belakang pendidikan, seleksi dan promosi terbuka.

"Kita tidak boleh menentukan nasib pegawai karena primordial atau agama. Tidak ada di Republik ini seperti itu! Kita harus berdasarkan konstitusi," tegas Ahok di Balaikota, Senin (26/8).

Dikatakan, kebijakan tersebut juga akan diterapkan terhadap Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli yang nonmuslim.

Walaupun, sejumlah pihak menolak Susan dengan dalih beda agama. Namun, keputusan DKI Jakarta Joko Widodo alias sesuai amanat konstitusi.

"Jadi kita sudah jelas. Kita bekerja berdasarkan konstitusi bukan konstituen. Warga mana yang menolak? Kalau ngomong tolak juga, Pak Gubernur dan saya di sini didukung sekitar 52,7 persen. Jadi kalau Anda mau ngumpulin sejuta orang nolak saya, ya pasti ketemu lah," ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, kepercayaan setiap orang di Indonesia pada umumnya ditentukan karena mengikuti agama orangtua. Bahkan, dirinya telah mengecek latar belakang orangtua Susan Jasmine.

"Ayah Susan itu Muslim lho. Saya pernah cek itu. Jangan pernah menentukan karir orang berdasarkan hal itu. Ya, kalau ada petisi dari satu juta orang Jakarta dikumpulin bisa dan cukup," ungkapnya.

Namun, Ahok menegaskan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan dirinya tidak akan menerapkan hal tersebut.

"Tapi apakah seperti itu? Kan tidak bisa. Kita sudah pilih prinsip demokrasi untuk itu. Kalau mau terbuka ya lakukan sistem seperti ini," ungkapnya.

[ sumber ]